Walikota Bima H. Muhammad Lutfi, SE, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Bima Tahun Anggaran  2018 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bima Senin, 25 Maret 2019, di gedung DPRD Kota Bima.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Bima Syamsurih, SH, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kota Bima Sudirman DJ, SH, dan Alfian Indrawirawan, S. Adm. Hadir unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bima, Sekretaris Daerah Kota Bima, serta para pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kota Bima.

Penyampaian LKPJ ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.

LKPJ Walikota Bima ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2013-2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018, Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kota Bima tahun-tahun sebelumnya, serta permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2018 terutama menyangkut rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, ditetapkan tema pembangunan Kota Bima tahun 2018, yaitu “Pemulihan dan Pengurangan Risiko Bencana Melalui Percepatan Pembangunan Kembali Infrastruktur Perkotaan”.

Maksud dari tema tahunan tersebut adalah memberikan sebuah gambaran bahwa Pemerintah Kota Bima menginginkan arah pembangunan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan melalui pemulihan infrastruktur perkotaan. Dengan berbagai upaya yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Bima terus berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan tahun 2018, LKPJ memuat hal-hal pokok yakni pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Selain itu, termuat capaian kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 untuk setiap indikator sasaran strategis Kota Bima.

Target pendapatan daerah Kota Bima pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 797.016.283.441,20 dan terealisasi sebesar Rp. 768.158.939.664,82 atau terealisasi sebesar 96,38%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 44.309.136.205,20 dan terealisasi sebesar Rp. 46.203.686.100,62 atau 104,28% dari target.

Sementara capaian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2018 untuk setiap indikator sasaran strategis Kota Bima mencakup 14 sasaran, secara keseluruhan tercapai dengan baik, yakni: (1) sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama; (2) sasaran strategis meningkatnya kerukunan hidup beragama; (3) sasaran strategis meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya lokal; (4) sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan; (5) sasaran strategis meningkatnya daya saing; (6) sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; (7) sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar; (8) sasaran strategis meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik; (9) sasaran strategis meningkatnya pelayanan publik yang prima; (10) sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi; (11) sasaran strategis meningkatnya pendapatan masyarakat; (12) sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian; (13) sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik; dan (14) sasaran strategis terpeliharanya keamanan dan ketertiban.

Akhir kata Walikota menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kota Bima atas kerjasama yang sudah terjalin dengan baik dalam membangun Kota Bima Tercinta ini. Terima kasih juga Walikota sampaikan kepada masyarakat Kota Bima yang telah turut berpartisipasi aktif dalam pembangunan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga program-program pembangunan dapat terlaksana dengan lancar dan dengan hasil yang baik.